PorosMaritim.com – Peluang pelaut Indonesia untuk menembus industri pelayaran internasional semakin terbuka.
Namun, besarnya potensi sumber daya manusia (SDM) maritim nasional perlu diimbangi dengan sistem perekrutan yang tertib, perlindungan tenaga kerja, serta kepastian regulasi.
Hal inilah yang menjadi perhatian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam memperkuat tata kelola perekrutan dan pemenuhan persyaratan kerja pelaut Indonesia di luar negeri.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Technical Briefing on Crewing Regulations and Requirements for Working on Board Ships yang diselenggarakan Atase Perhubungan KBRI Singapura bersama PT Bank Mandiri di Singapura pada 29 Oktober 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi kepelautan menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemilik maupun operator kapal yang mempekerjakan awak kapal asal Indonesia.
Menurutnya, masih ditemukan praktik perekrutan awak kapal Indonesia oleh pemilik atau operator kapal di Singapura yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan nasional. Selain itu, terdapat persoalan administrasi penyijilan atau sign on/sign off bagi awak kapal feri penumpang pada rute Indonesia-Singapura.
"Kami ingin memastikan pelaut Indonesia memiliki kesempatan bekerja di industri pelayaran internasional dengan tetap memenuhi standar kompetensi dan ketentuan kepelautan," ujar Samsuddin.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki potensi SDM pelaut yang besar dengan daya saing di tingkat internasional. Karena itu, kesempatan kerja di luar negeri harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar kompetensi, kualifikasi, dan administrasi.
Besarnya potensi pelaut Indonesia tercermin dari jumlah tenaga kerja maritim yang mencapai lebih dari 1,5 juta orang.
Indonesia juga memiliki lebih dari 100 lembaga pendidikan dan pelatihan kemaritiman yang setiap tahunnya menghasilkan sekitar 3.000 lulusan taruna.
Di sisi lain, Singapura memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat maritim dunia. Kondisi tersebut membuka peluang bagi tenaga pelaut Indonesia untuk mengambil bagian dalam industri pelayaran internasional.
Bahkan, Atase Perhubungan KBRI Singapura melayani sekitar 6.000 pelaut Indonesia setiap tahun. Pelayanan tersebut mencakup penerbitan dan pembaruan Buku Pelaut, fasilitasi sign on/sign off, hingga pendampingan dalam penyelesaian berbagai persoalan kepelautan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pelaut Indonesia di Singapura bukan sekadar potensi tenaga kerja, melainkan juga membutuhkan dukungan pelayanan dan perlindungan yang berkelanjutan.
Dalam forum diskusi tersebut, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, praktik perekrutan awak kapal Indonesia yang belum melalui keagenan pengawakan kapal sesuai ketentuan.
Kedua, belum tersedianya pengaturan mengenai persyaratan dan kualifikasi awak kapal untuk pengoperasian kapal jenis Wing in Ground di Indonesia.
Ketiga, adanya usulan kemudahan penyijilan bagi awak kapal feri penumpang rute Indonesia-Singapura yang melakukan rotasi kapal dalam satu perusahaan.
Ketiga persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan pelayanan pelaut Indonesia di luar negeri.
Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Atase Perhubungan KBRI Singapura akan melakukan sosialisasi dan familiarisasi secara bertahap kepada para pemilik serta operator kapal.
Pemerintah juga akan menerapkan pembatasan penyijilan bagi awak kapal yang belum memenuhi ketentuan.
Sementara itu, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan akan menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan terkait pengoperasian kapal Wing in Ground.
Selain itu, akan disusun SOP Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk memfasilitasi proses sign on/sign off awak kapal feri penumpang yang melakukan rotasi kapal dalam satu perusahaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan prosedur bagi perusahaan pelayaran sekaligus memastikan hak dan persyaratan kerja pelaut tetap terlindungi.
Dalam rangkaian kunjungannya, Samsuddin juga bertemu dengan Duta Besar RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan technical briefing sekaligus memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai persoalan kepelautan dan perlindungan pelaut Indonesia di Singapura.
Atase Perhubungan KBRI Singapura, Wahyu Ardhianto, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman para pemilik dan operator kapal terhadap regulasi kepelautan Indonesia.
"Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para pemilik dan operator kapal di Singapura sehingga proses perekrutan dan penempatan pelaut Indonesia dapat berjalan sesuai ketentuan," ujar Wahyu pada senin (9/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pelaut Indonesia memperoleh pelayanan dan pendampingan selama menjalankan pekerjaan di luar negeri.
Penguatan tata kelola ini menjadi bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan potensi lebih dari 1,5 juta pelaut, Indonesia memiliki modal besar untuk memperkuat posisi tenaga kerja maritim di pasar internasional. Tantangannya kini adalah memastikan peluang tersebut didukung sistem perekrutan yang transparan, kompetensi yang terstandar, serta perlindungan yang nyata bagi setiap pelaut Indonesia.
