PorosMaritim.com – Kabar baik berpotensi menghampiri keuangan negara. Indonesia diperkirakan bisa menghemat anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga Rp20 triliun pada akhir 2026.
Peluang ini muncul di tengah potensi penurunan harga minyak dunia yang dipengaruhi gejolak politik Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya tekanan terhadap Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran.
Dinamika politik tersebut menjadi sorotan karena kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela AS dinilai dapat memperbesar tekanan politik terhadap Trump. Situasi ini berpotensi mendorong perubahan arah kebijakan Washington, termasuk terkait konflik dengan Iran yang selama ini turut memengaruhi ketidakpastian pasar energi global.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai penurunan harga minyak dunia dapat memberikan ruang penghematan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, apabila harga Indonesian Crude Price (ICP) turun dari perkiraan US$100 menjadi US$90 per barel pada November dan Desember 2026, Indonesia berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp15 triliun hingga Rp20 triliun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada sensitivitas fiskal sekitar Rp10,3 triliun untuk setiap perubahan US$1 pada harga ICP dalam periode satu tahun.
"Penurunan ICP dari ekspektasi US$100 menjadi US$90 pada November dan Desember secara kasar hanya menghemat sekitar Rp15 triliun sampai Rp20 triliun," kata Yusuf dikutip PorosMaritim kepada Bloomberg Technoz, Senin (9/11/2026).
Namun, potensi penghematan tersebut bukan berarti persoalan subsidi energi Indonesia langsung selesai.
Pasalnya, rata-rata harga ICP hingga Oktober 2026 diperkirakan telah mencapai US$93 per barel. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang hanya sebesar US$70 per barel.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghadapi tekanan fiskal yang tidak kecil. Terlebih, pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi telah mengalami kenaikan signifikan, dari sebelumnya Rp338 triliun menjadi sekitar Rp500 triliun.
Artinya, meskipun harga minyak dunia berpeluang turun dalam dua bulan terakhir tahun ini, penghematan yang dihasilkan belum tentu mampu menutup seluruh tambahan beban subsidi dan kompensasi energi yang telah terakumulasi sepanjang 2026.
Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab, pergerakan harga minyak dunia bukan hanya berkaitan dengan dinamika geopolitik, tetapi juga menentukan seberapa besar ruang fiskal yang dimiliki negara untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, penurunan harga minyak memang bisa menjadi angin segar bagi APBN. Namun, kemampuan pemerintah mengendalikan beban subsidi energi tetap menjadi faktor penting agar stabilitas anggaran negara tidak terus tertekan.
