PorosMaritim.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mulai menggeber langkah konkret untuk merealisasikan Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP). Setelah diluncurkan dan menandatangani Heads of Agreement (HoA) bersama perusahaan pelayaran nasional pada 17 Oktober 2026, kini Pelindo memasuki fase krusial, yakni penyusunan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Tahap ini menjadi penentu apakah PINP benar-benar mampu menjawab persoalan klasik logistik nasional, mulai dari tingginya biaya distribusi hingga ketimpangan arus barang atau imbalance cargo antara wilayah timur dan barat Indonesia.
Dukungan pemerintah terhadap program ini pun ditegaskan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
PINP dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong efisiensi rantai pasok dan menekan indeks logistik nasional melalui konsolidasi kargo yang terintegrasi.
Skema tersebut melibatkan Pelindo, perusahaan pelayaran, pemilik kargo, hingga pengelola depo.
Melalui sistem pendulum, muatan dari wilayah timur Indonesia diharapkan dapat dikumpulkan, dikonsolidasikan, lalu diangkut kembali menuju wilayah barat secara lebih efisien.
Direktur Komersial PT Pelindo (Persero), Farid Padang, mengungkapkan bahwa tim Project Management Office (PMO) PINP saat ini tengah merumuskan draf perjanjian implementasi. Dokumen tersebut menjadi landasan agar program tidak sekadar berhenti pada seremoni peluncuran.
“PMO sedang bikin draf perjanjiannya. Kita tidak mau PINP hanya berhenti di launching. Harus ada perjanjian yang mengikat, ada target, ada insentif, dan ada evaluasi,” kata Farid Padang kepada Maritimnews di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kepastian Jadwal Sandar hingga Transshipment Jadi Fokus
Dalam penyusunan PKS, Pelindo akan mengatur sejumlah aspek operasional yang selama ini menjadi perhatian perusahaan pelayaran dan pemilik kargo.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kepastian jadwal sandar kapal melalui mekanisme Berthing Window. Kepastian ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas operasional kapal sekaligus meminimalkan potensi keterlambatan dalam rantai distribusi.
Selain itu, draf perjanjian juga akan mencakup kebijakan transshipment di pelabuhan hub, yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.
Integrasi dengan Container Consolidation Centre (CCC) di setiap simpul kargo turut menjadi bagian dari skema tersebut. Dengan sistem konsolidasi yang terhubung, pengelolaan arus peti kemas diharapkan lebih terencana dan mampu menciptakan efisiensi angkutan antarpulau.
Di tengah upaya membangun sistem logistik yang lebih efisien, insentif tarif menjadi salah satu aspek yang paling dinantikan oleh perusahaan pelayaran.
Dalam skema awal PINP, Pelindo menyiapkan diskon tarif handling lebih dari 20 persen bagi kapal yang mampu mencapai koefisien muat sebesar 60 persen.
Farid menjelaskan, target rasio muatan peti kemas isi atau load factor akan ditetapkan secara berbeda di setiap pelabuhan, dengan kisaran 45 hingga 90 persen.
Pemberian diskon akan bergantung pada pencapaian target yang telah ditentukan. Kebijakan tersebut dirancang sebagai stimulus agar perusahaan pelayaran semakin optimal dalam mengisi kapasitas kapal.
“Target rasio muatan peti kemas isi ditetapkan per pelabuhan, berkisar 45 hingga 90 persen. Kalau target tercapai, diskon diberikan. Ini stimulus untuk pengisian kargo, terutama untuk mengatasi imbalance cargo dari timur ke barat,” tutur Farid.
Penyusunan PKS PINP menjadi tahapan penting dalam mengubah konsep konsolidasi kargo menjadi implementasi operasional di lapangan.
Kepastian jadwal sandar, integrasi pusat konsolidasi, hingga skema insentif tarif akan menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut.
Jika berjalan sesuai rencana, PINP berpotensi memperkuat konektivitas maritim nasional sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi muatan ant wilayah.
Namun, efektivitas program pada akhirnya akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, serta kemampuan Pelindo memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar mendorong efisiensi logistik.
Dengan demikian, penyusunan PKS bukan sekadar tahapan administratif. Dokumen ini menjadi fondasi bagi Pelindo untuk membuktikan bahwa PINP mampu menghadirkan perubahan nyata dalam sistem logistik dan konektivitas maritim Indonesia.
