PorosMaritim.com – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kali ini, kuasa hukum Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, menegaskan bahwa kliennya akan tetap kooperatif menghadapi seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Krisna memastikan Ahrie bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara dugaan penyadapan tersebut. Ia juga menyatakan kliennya terbuka dalam menyampaikan fakta-fakta yang diketahui selama proses pemeriksaan.
“Klien kami akan tetap kooperatif memberikan keterangan yang diperlukan serta terbuka untuk menjelaskan fakta-fakta yang diketahuinya, guna membuat perkara ini menjadi terang-menerang,” kata Krisna dalam video yang dikutip Senin (9/11/2026).
Menurut Krisna, sikap kooperatif tersebut merupakan bentuk komitmen Ahrie untuk menghormati proses hukum dan membantu penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh.
Ia turut menjelaskan bahwa pendampingan hukum terhadap Ahrie telah dilakukan sejak kliennya masih berstatus sebagai saksi hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Pendampingan tersebut, kata dia, bertujuan memastikan Ahrie dapat menjalani pemeriksaan secara bebas, menyampaikan keterangan tanpa tekanan, serta mengungkapkan fakta yang diketahuinya secara utuh.
Pernyataan kuasa hukum ini menjadi perhatian di tengah bergulirnya penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Kini, publik menantikan bagaimana penyidik mengurai perkara tersebut, termasuk mengungkap secara terang peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai konstruksi perkara dan memastikan seluruh pihak memperoleh perlakuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
