PorosMaritim.com – Peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan pelayaran internasional kembali ditegaskan di panggung maritim dunia. Dalam Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-138 di London, Inggris, pemerintah Indonesia mendorong penguatan perlindungan pelaut serta jaminan kebebasan navigasi di jalur pelayaran internasional.
Delegasi Republik Indonesia (Delri) mengikuti sidang yang berlangsung pada 2–6November 2026 di Markas Besar IMO. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kontribusi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan dan tata kelola maritim global.
Delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Desra Percaya. Turut hadir Wakil Kepala Perwakilan KBRI London Sahadatun Donatirin, Atase Perhubungan KBRI London Kanti Pinakesti Tjahjono, serta sejumlah perwakilan delegasi lainnya.
Sidang Dewan IMO ke-138 dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez. Berbagai agenda strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari tata kelola organisasi, perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, laporan keuangan, hingga kontribusi negara anggota.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah perlindungan jalur pelayaran vital atau Protection of Vital Shipping Lanes. Isu ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan perdagangan internasional, mengingat jalur laut menjadi salah satu infrastruktur utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi antarnegara.
Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan bahwa keselamatan pelaut sebagai warga sipil tidak boleh dikesampingkan di tengah berbagai dinamika dan potensi konflik yang mengancam jalur pelayaran internasional.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya menghormati kebebasan bernavigasi sesuai hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Tidak hanya menyampaikan sikap, Indonesia turut mendorong penguatan koordinasi antara negara pantai dan IMO untuk menjaga keselamatan jalur pelayaran vital. Pendekatan deeskalasi, dialog, dan diplomasi dinilai perlu dikedepankan guna mencegah konflik berkembang dan mengganggu aktivitas pelayaran.
Sejalan dengan arahan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, Indonesia memandang keselamatan pelaut dan kelangsungan pelayaran internasional sebagai tanggung jawab bersama seluruh negara.
Samsuddin menegaskan, kepentingan kemanusiaan harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan mengenai keamanan jalur pelayaran.
“Indonesia memandang bahwa perlindungan pelaut dan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas bersama. Seluruh pihak perlu menahan diri, menjamin keselamatan pelaut, serta tidak menghambat bantuan kemanusiaan dan pemulangan pelaut,” ujar Samsuddin pada Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keamanan maritim tidak semata-mata berkaitan dengan kelancaran arus kapal dan perdagangan, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia yang bekerja di sektor pelayaran.
Selain perlindungan jalur pelayaran, Sidang Dewan IMO ke-138 turut membahas peninjauan kontrak Sekretaris Jenderal IMO serta pertimbangan penunjukan auditor eksternal untuk periode berikutnya.
Partisipasi Indonesia dalam forum IMO menjadi bagian dari diplomasi maritim untuk menyuarakan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pelayaran internasional.
Sebagai negara kepulauan dengan kepentingan besar terhadap konektivitas laut, keselamatan pelayaran dan perlindungan pelaut merupakan isu yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi serta hubungan perdagangan antarnegara.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membangun ekosistem maritim dunia yang aman, adil, dan berkelanjutan.
“Melalui forum IMO, Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan maritim nasional sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem pelayaran dunia yang aman, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Samsuddin.
Melalui keterlibatan dalam Sidang Dewan IMO ke-138, Indonesia tidak hanya memperkuat diplomasi maritim, tetapi juga membawa pesan bahwa keselamatan pelaut, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kebebasan navigasi harus menjadi landasan bersama dalam menjaga masa depan pelayaran dunia.
