PorosMaritim.com – Angka utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang negara hingga September 2026 atau kuartal III-2026 mencapai Rp10.326,9 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi Juni 2026 yang berada di kisaran Rp10.293 triliun.
Kenaikan ini menambah perhatian publik terhadap kondisi fiskal Indonesia. Pasalnya, nilai utang pemerintah kini telah menembus angka Rp10.000 triliun. Namun, di tengah peningkatan nominal tersebut, pemerintah justru mencatat penurunan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan data Kemenkeu, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada September 2026 turun menjadi 40,30 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi Juni 2026 yang mencapai 41,26 persen.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, menjelaskan penurunan rasio tersebut mencerminkan strategi pengelolaan utang pemerintah yang dilakukan secara hati-hati dan terukur.
“[Hal tersebut] sejalan dengan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan strategi yang terukur serta pertumbuhan ekonomi yang kuat,” kata Suminto dalam keterangan resminya pada senin (9/11/2026)
Dari sisi komposisi, mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai mencapai Rp8.962 triliun. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.365,5 triliun.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa SBN masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
Suminto menambahkan, penurunan rasio utang terhadap PDB tidak terlepas dari peningkatan PDB nominal yang ditopang aktivitas ekonomi domestik. Selain itu, akselerasi belanja pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, penurunan rasio utang tidak serta-merta menghilangkan perhatian terhadap besarnya kewajiban pemerintah. Sebab, nominal utang yang terus meningkat tetap perlu diimbangi dengan kemampuan negara menjaga penerimaan, mengendalikan defisit, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga rasio utang tetap terkendali, tetapi juga memastikan setiap rupiah pembiayaan negara mampu mendorong produktivitas, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Publik pun patut mencermati satu hal: ketika nominal utang terus bertambah, apakah pertumbuhan ekonomi dan manfaat pembangunan yang dihasilkan sudah sebanding dengan beban yang harus ditanggung negara?
