PorosMaritim.com – Kebijakan perpajakan di sektor ekonomi digital kembali menjadi perhatian publik.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberlakukan pemungutan pajak transaksi digital pada 9 November 2026.
Pernyataan tersebut menarik perhatian lantaran menyebut sejumlah sektor, mulai dari perbankan pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga marketplace, akan diwajibkan memungut dan menyetorkan pajak.
Namun, di tengah perhatian masyarakat terhadap kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai mekanisme perpajakan yang dimaksud.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Menurut Inge, masyarakat perlu memahami bahwa mekanisme ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru.
Kebijakan tersebut juga tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku.
“ Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri,” kata Inge pada Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, penerapan SPP-TDLN telah dimulai sejak 25 September 2026. Dengan demikian, kebijakan yang menjadi perhatian publik pada 9 November tersebut perlu dipahami dalam konteks mekanisme pemungutan PPN yang sudah berjalan.
Tidak Semua Transaksi Digital Luar Negeri Dikenai PPN
DJP juga menegaskan bahwa tidak seluruh transaksi yang dilakukan masyarakat dengan pihak luar negeri otomatis dikenakan PPN.
Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.
Penjelasan ini menjadi penting agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan tersebut sebagai pungutan tambahan terhadap seluruh aktivitas transaksi digital lintas negara.
Pada tahap awal penerapan, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer.
Penunjukan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemungutan pajak yang lebih terstruktur di tengah perkembangan aktivitas ekonomi digital.
Perkembangan perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta berbagai platform lintas negara membuat aktivitas ekonomi semakin terhubung tanpa batas geografis.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan pemungutan pajak berjalan sesuai ketentuan, termasuk terhadap konsumsi layanan digital dari luar negeri.
Karena itu, kejelasan mekanisme pemungutan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan perpajakan digital.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kebijakan berlangsung secara transparan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta tidak menimbulkan beban yang keliru dipahami oleh konsumen.
Pada akhirnya, penguatan sistem perpajakan digital bukan semata-mata mengenai peningkatan penerimaan negara, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem ekonomi digital yang adil, tertib, dan memiliki kepastian bagi seluruh pelaku usaha.
Masyarakat pun diimbau memahami bahwa SPP-TDLN bukan pajak baru dan tidak serta-merta membuat seluruh transaksi digital luar negeri dikenakan PPN.
