Poros maritim.com – Kekuatan sebuah negara maritim tidak cukup diukur dari luas wilayah laut yang dimilikinya.
Lebih dari itu, kedaulatan harus dibuktikan melalui kemampuan menjaga perairan, menguasai teknologi, serta membangun kekuatan pertahanan yang mampu menghadapi perubahan geopolitik dunia.
Pesan strategis tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Laksamana Pertama TNI Salim, saat tampil sebagai pembicara kehormatan dalam konferensi internasional bertajuk World Majority and the West in the Context of Geo-Economic and Civilizational Transformations 2026 di Moskow, Rusia, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan sekitar 200 peserta yang terdiri atas akademisi, mahasiswa pascasarjana, serta atase militer negara sahabat, Laksma TNI Salim mengangkat posisi strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik.
Ia menegaskan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di jalur pelayaran strategis dunia harus diimbangi dengan kekuatan maritim yang nyata.
Dalam pemaparannya, Salim menggunakan pemikiran Alfred Thayer Mahan mengenai kekuatan laut ( Sea Power ) untuk menjelaskan bahwa posisi geografis strategis tidak otomatis menjadikan sebuah negara sebagai kekuatan maritim.
Kemampuan armada, penguasaan teknologi, serta keberanian mengambil kebijakan strategis menjadi faktor penting dalam menjaga kepentingan nasional.
Salah satu bagian menarik dari pemaparan tersebut adalah ketika Salim mengajak peserta melihat kembali sejarah kekuatan Angkatan Laut Indonesia pada dekade 1960-an.
Pada masa itu, Indonesia memiliki armada laut yang disegani, termasuk kapal selam kelas Whiskey dan kapal penjelajah KRI Irian. Kekuatan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia pernah memiliki ambisi besar untuk tampil sebagai kekuatan maritim utama di kawasan.
Penguatan armada pada masa tersebut tidak terlepas dari kerja sama pertahanan Indonesia dan Uni Soviet, termasuk dukungan pengadaan alutsista dan pengembangan kemampuan militer.
Sejarah itu menjadi pengingat bahwa pembangunan kekuatan maritim membutuhkan visi kepemimpinan, konsistensi kebijakan, serta kemampuan membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan.
Tidak hanya membahas sejarah, Salim juga menyoroti pentingnya hubungan strategis Rusia dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Ia menawarkan lima ruang kontribusi Rusia dalam menjaga stabilitas kawasan, yakni penguatan keamanan maritim, dialog strategis, perlindungan infrastruktur bawah laut, penelitian dan alih teknologi kelautan, serta dukungan terhadap sentralitas ASEAN.
Gagasan tersebut menjadi relevan di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar yang menjadikan Indo-Pasifik sebagai salah satu kawasan paling strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional.
Salim juga menghubungkan prinsip kebebasan laut ( Mare Liberum ) yang diperkenalkan Hugo Grotius dengan falsafah maritim Indonesia, Jalesveva Jayamahe.
Dalam perspektif tersebut, laut bukan semata-mata ruang perebutan pengaruh antarnegara, tetapi juga ruang kepentingan bersama yang membutuhkan stabilitas, keamanan, dan tanggung jawab kolektif.
Kehadiran Laksamana TNI Salim di Rusia sekaligus menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percakapan strategis internasional.
Tantangan Indonesia ke depan bukan hanya menjaga luas wilayah perairannya, melainkan memastikan seluruh kepentingan nasional di laut dapat terlindungi melalui kekuatan pertahanan, teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan maritim yang berkelanjutan.
Indonesia memiliki modal geografis yang sangat besar. Namun, modal tersebut harus diterjemahkan menjadi kemampuan nyata agar bangsa ini tidak sekadar menjadi wilayah lintasan perdagangan dunia, melainkan turut menentukan arah keamanan dan stabilitas kawasan.
Sebab, sebagai negara kepulauan, masa depan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari laut.
Kedaulatan maritim bukan sekadar kebanggaan sejarah. Ia merupakan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kemampuan menjaga laut sendiri.
