MediaAnakBangsa.com- Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat ternyata tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif.
Di sejumlah negara Eropa, gelombang penolakan terhadap pembangunan pusat data (data center) mulai menguat. Ribuan warga turun ke jalan untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, penggunaan energi, hingga masa depan kehidupan masyarakat.
Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Jumat hingga Sabtu, 6–7 November 2026, menjadi bagian dari gerakan lintas negara bertajuk Stop Dirty Data Centres.
Kampanye tersebut melibatkan lebih dari 100 kelompok masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan organisasi pemerhati hak digital di sekitar 15 negara Eropa.
Di Dublin, Irlandia, sekitar 2.000 orang dilaporkan mengikuti demonstrasi. Sementara itu, di Helsinki, Finlandia, sekitar 1.300 orang berkumpul menyampaikan aspirasi serupa. Aksi juga berlangsung di sejumlah kota lainnya, memperlihatkan semakin besarnya perhatian masyarakat terhadap ekspansi infrastruktur teknologi AI.
Bukan Sekadar Menolak AI
Menariknya, tuntutan para demonstran tidak semata-mata berkaitan dengan penolakan terhadap kecerdasan buatan. Persoalan yang lebih besar justru menyangkut bagaimana teknologi tersebut dikembangkan dan siapa yang menanggung dampaknya.
Pusat data merupakan infrastruktur penting untuk menjalankan layanan komputasi awan, menyimpan informasi digital, hingga mengoperasikan berbagai sistem kecerdasan buatan. Namun, fasilitas berskala besar tersebut membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah besar.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai tekanan terhadap sumber daya alam, kenaikan kebutuhan energi, penggunaan lahan, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
Koalisi Stop Dirty Data Centres menilai perluasan pusat data berskala besar harus berada dalam pengawasan publik dan tidak semata-mata mengikuti kepentingan industri teknologi.
Koordinator kampanye Stop Dirty Data Centres, Owen Espley, dalam keterangannya kepada Euronews, menyoroti semakin kuatnya gerakan masyarakat yang ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan pusat data.
Ia menilai berbagai kelompok masyarakat kini mulai bersatu untuk mendorong pemerintah lebih serius mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari perkembangan industri tersebut.
Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Pusat Data
Salah satu tuntutan utama demonstran adalah pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara pembangunan pusat data berskala besar.
Mereka menginginkan pemerintah di tingkat lokal, nasional, hingga Eropa menyusun aturan yang lebih jelas sebelum memberikan persetujuan terhadap proyek-proyek baru.
Menurut koalisi tersebut, masyarakat perlu mendapatkan kesempatan untuk menentukan kebutuhan infrastruktur digital di wilayahnya melalui proses demokratis, transparan, dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan.
Gerakan ini juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi seharusnya memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan besar.
Industri Teknologi Tetap Punya Peran Penting
Di sisi lain, pembangunan pusat data juga memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital, pengembangan kecerdasan buatan, serta pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan teknologi memandang pusat data sebagai infrastruktur penting untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang terus meningkat, termasuk layanan digital, bisnis, pendidikan, dan penelitian.
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa, Henna Virkkunen, juga menilai Eropa membutuhkan lebih banyak pusat data untuk mengembangkan kemampuan AI. Namun, pengembangannya perlu dikelola agar tidak memicu lonjakan biaya listrik, gangguan pasokan energi, maupun kerusakan lingkungan.
Microsoft sendiri menyatakan menghormati hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi secara damai, tetapi menentang tindakan yang melanggar hukum atau membahayakan keselamatan.
Gelombang demonstrasi di Eropa memberikan gambaran bahwa kemajuan teknologi tidak cukup hanya diukur melalui kecanggihan sistem dan besarnya investasi.
Ada aspek lain yang tidak kalah penting, mulai dari keberlanjutan lingkungan, transparansi kebijakan, perlindungan masyarakat, hingga pemerataan manfaat ekonomi.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi negara-negara yang tengah mengembangkan ekosistem digital, termasuk Indonesia, agar pembangunan infrastruktur AI dilakukan dengan perencanaan matang.
Pada akhirnya, kecerdasan buatan seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemajuan teknologi akan semakin bermakna apabila mampu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.